KOLONODALE, 27 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan kegiatan krusial terkait tata kelola keuangan daerah. Bertempat di Kantor Bappelitbangda Morut, mulai hari ini Senin (27/04) hingga Rabu (29/04), digelar Evaluasi Pendanaan dan Penganggaran yang dilakukan oleh Tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah.
Evaluasi intensif selama tiga hari ini difokuskan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola urusan wajib dan sektor strategis di “Bumi Tepo Asa Aroa”. Kehadiran Tim BPKP Sulteng bertujuan untuk memberikan asistensi dan memastikan bahwa postur anggaran pada OPD tersebut telah disusun secara efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Adapun tujuh OPD yang menjadi fokus dalam evaluasi kali ini meliputi:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
- Dinas Kesehatan Daerah
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
- Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
- Dinas Perikanan Daerah
- Dinas Sosial Daerah
Fokus pada Efektivitas Anggaran Publik
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara menjelaskan bahwa ketujuh OPD tersebut dipilih karena bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar. “Sektor pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum dan pertanian adalah urat nadi pembangunan di Morut. Evaluasi bersama BPKP ini memastikan bahwa pendanaan yang dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan meminimalisir risiko kesalahan administratif maupun teknis,” ujarnya.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara menjelaskan bahwa ketujuh OPD tersebut dipilih karena bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar. “Sektor pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum dan pertanian adalah urat nadi pembangunan di Morut. Evaluasi bersama BPKP ini memastikan bahwa pendanaan yang dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan meminimalisir risiko kesalahan administratif maupun teknis,” ujarnya.
Proses Evaluasi Melalui Mekanisme Desk
Selama kegiatan berlangsung, Tim BPKP Sulteng melakukan pemeriksaan dokumen dan diskusi mendalam (desk) dengan para Kepala OPD beserta pejabat pengelola keuangan masing-masing dinas. Poin-poin utama evaluasi mencakup validasi sumber pendanaan, keselarasan program dengan target daerah, hingga rincian belanja agar tepat sasaran.
Selama kegiatan berlangsung, Tim BPKP Sulteng melakukan pemeriksaan dokumen dan diskusi mendalam (desk) dengan para Kepala OPD beserta pejabat pengelola keuangan masing-masing dinas. Poin-poin utama evaluasi mencakup validasi sumber pendanaan, keselarasan program dengan target daerah, hingga rincian belanja agar tepat sasaran.
Melalui pendampingan dari BPKP ini, diharapkan proses penganggaran di Kabupaten Morowali Utara semakin akuntabel dan transparan. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan predikat opini pengelolaan keuangan yang bersih sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh warga Morowali Utara.